 |
| Foto: Suasana salah satu SPBU di Kota Palangka Raya. |
Palangka Raya, Majalahkalteng.co.id — Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya Syaufwan Hadi menyoroti potensi dampak kelangkaan BBM terhadap inflasi daerah. Menurutnya, distribusi BBM yang terganggu dapat memicu kenaikan biaya logistik dan berdampak pada harga kebutuhan pokok.
Ia mengatakan persoalan antrean BBM di SPBU perlu segera ditangani secara komprehensif agar tidak menimbulkan dampak ekonomi yang lebih luas di masyarakat.
“Persoalan BBM perlu evaluasi menyeluruh. Tidak cukup hanya melalui surat edaran, tetapi juga harus dibarengi dengan pembenahan sistem distribusi serta jaminan ketersediaan pasokan,” ucapnya, Rabu (6/5/2026).
Syaufwan mendukung langkah pembatasan pembelian BBM subsidi yang diterapkan pemerintah kota, namun menegaskan kebijakan tersebut harus diimbangi dengan pengawasan dan distribusi yang baik.
Ia juga menilai panic buying masyarakat turut memperparah antrean panjang di SPBU. Karena itu, pemerintah diminta aktif memberikan informasi yang jelas agar situasi tetap kondusif.
“Untuk itu, meminta pemerintah kota meningkatkan koordinasi antarinstansi sekaligus memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat guna meredam kepanikan,” ungkapnya.
Selain itu, dirinya meminta Pertamina bersama instansi terkait memperketat pengawasan di SPBU untuk mencegah praktik pelangsir dan pengisian berulang yang berpotensi mengganggu pemerataan distribusi BBM subsidi.
Menurutnya, jaminan ketersediaan pasokan dan distribusi yang lancar menjadi kunci agar stabilitas harga kebutuhan masyarakat tetap terjaga. (red)
