 |
| Foto: Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Hasan Busyairi. |
Palangka Raya, Majalahkalteng.co.id — Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Hasan Busyairi, mengingatkan bahwa penerapan pajak dengan besaran yang tidak disesuaikan dengan kondisi usaha berpotensi menghambat pertumbuhan bisnis para pedagang online.
Menurutnya, kebijakan perpajakan yang terlalu memberatkan justru dapat menimbulkan dampak jangka panjang, baik bagi pelaku usaha maupun pemerintah sebagai penerima pajak.
Hasan menjelaskan, pelaku usaha yang baru merintis bisnis membutuhkan kesempatan untuk memperkuat usahanya sebelum dibebani kewajiban pajak dalam jumlah besar.
“Jangan sampai usaha yang baru berkembang terbebani oleh besaran pajak yang terlalu tinggi hingga menghambat pertumbuhannya. Jika itu terjadi, bukan hanya pelaku usaha yang dirugikan, tetapi pemerintah juga akan kehilangan potensi penerimaan di masa mendatang,” tuturnya, Jumat (24/7/2026).
Ia menilai, pertumbuhan jumlah pelaku usaha digital justru akan memberikan m anfaat yang lebih besar bagi negara apabila didukung melalui kebijakan yang berpihak pada perkembangan usaha. Semakin banyak usaha yang tumbuh dan berkembang, semakin besar pula potensi penerimaan pajak pada masa mendatang.
Karena itu, Hasan menegaskan dirinya mendukung kebijakan pengenaan pajak terhadap pedagang online, selama pelaksanaannya memperhatikan skala usaha dan kemampuan masing-masing pelaku bisnis sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan negara dan keberlangsungan dunia usaha. (red)
