Palangka Raya, Majalahkalteng.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi antarwilayah dalam rangka mewujudkan tata kelola data desa yang akurat dan terpadu. Upaya ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sinkronisasi Data Desa Program Huma Betang Wilayah Timur Tahun 2025 yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (29/10/2025).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, dan dihadiri langsung oleh Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran, yang turut memberikan arahan kepada seluruh peserta. Dalam laporan kegiatan, Plh. Sekda Kalteng, Herson B. Aden, menjelaskan bahwa Rakor ini menjadi sarana memperkuat sinergitas data antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, khususnya di wilayah timur Kalimantan Tengah. Menurutnya, kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh program sosial berjalan tepat sasaran dan didukung oleh data desa yang lengkap serta terintegrasi.
Rakor diikuti oleh 394 peserta yang terdiri dari 86 kepala desa dari Kabupaten Barito Selatan, 113 dari Barito Timur, 75 dari Barito Utara, 65 dari Murung Raya, serta 55 peserta undangan lainnya dari berbagai unsur pemerintah daerah dan lembaga teknis.
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Edy Pratowo, dijelaskan bahwa Program Huma Betang merupakan perwujudan nyata dari visi dan misi kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat, khususnya suku Dayak, serta seluruh warga Kalimantan Tengah. Program ini berlandaskan semangat Manggatang Utus dan nilai-nilai kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, menuju Kalteng Berkah, Maju, dan Sejahtera, sekaligus menyongsong Indonesia Emas 2045.
Program Huma Betang menjadi salah satu langkah konkret Pemprov Kalteng untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bahwa program ini mencakup berbagai bidang strategis seperti bantuan langsung tunai, operasi pasar murah, pendidikan dan kesehatan gratis, dukungan bagi petani dan nelayan, hingga penyediaan rumah bagi guru. Melalui program tersebut, pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, dapat merasakan manfaat pembangunan.
“Kami tidak ingin ada anak-anak Kalimantan Tengah yang tidak bisa sekolah, tidak bisa kuliah, tidak bisa berobat saat sakit, atau tidak bisa makan. Semua warga, termasuk yang kurang mampu, berhak mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang layak,” tegas Gubernur Agustiar Sabran.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa seluruh program kesejahteraan tersebut akan diintegrasikan melalui Kartu Huma Betang Sejahtera, yang mulai dijalankan pada tahun 2026. Kartu ini menjadi payung utama dalam penyediaan layanan dasar masyarakat di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Tahun 2025 sendiri menjadi momentum awal pelaksanaan berbagai program strategis seperti sekolah gratis, program satu rumah satu sarjana, cek kesehatan gratis, pasar murah, bantuan untuk petani dan nelayan, serta dukungan sosial lainnya.
Agustiar menegaskan pentingnya data desa yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi sebagai dasar pelaksanaan program-program tersebut. Ia menilai sinkronisasi data desa menjadi fondasi penting dalam mendukung kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat provinsi. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat perencanaan pembangunan dan memastikan seluruh kebijakan berjalan tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalteng, Ariawan, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari proses evaluasi dan pemutakhiran data desa di wilayah timur Kalimantan Tengah yang meliputi Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Barito Timur, dan Barito Selatan. Ia menjelaskan bahwa Rakor ini sekaligus meninjau progres unggahan data yang telah diminta beberapa bulan lalu, termasuk data pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan potensi wilayah.
“Rakor wilayah timur ini menjadi langkah awal. Setelah ini, kegiatan serupa juga akan dilaksanakan untuk wilayah tengah dan barat Kalimantan Tengah. Kami ingin setiap kepala desa benar-benar memahami pentingnya kelengkapan data untuk mendukung program pembangunan,” ujarnya.
Ariawan menambahkan bahwa masih terdapat sejumlah kendala teknis di lapangan, terutama terkait jaringan internet di beberapa kecamatan. Namun, Pemprov Kalteng telah menyiapkan solusi dengan memperkuat akses jaringan di daerah-daerah yang mengalami keterbatasan agar seluruh desa dapat terhubung dalam sistem data terpadu.[Red]
