 | |
| Foto: Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Junaidi. |
Palangka Raya, Newsinkalteng.co.id – DPRD Provinsi Kalimantan Tengah meminta PT PLN (Persero) mengevaluasi kebijakan pemadaman listrik bergilir yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut dinilai dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan memberikan tekanan tambahan bagi pelaku UMKM yang membutuhkan listrik untuk menjalankan kegiatan usahanya.
Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Junaidi, mengatakan persoalan pasokan listrik perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat.
“Kami berharap PLN dapat memberikan kepastian pasokan listrik, karena pemadaman sangat berdampak terhadap masyarakat dan dunia usaha, khususnya UMKM,” kata Junaidi di Palangka Raya, Jumat (7/8/2026).
Menurutnya, Kalimantan Tengah memiliki sejumlah pembangkit dengan kapasitas produksi yang cukup besar. Jika seluruh kapasitas pembangkit utama tersebut diperhitungkan, totalnya disebut mencapai lebih dari 600 megawatt.
Sementara itu, kebutuhan listrik pada beban puncak di wilayah Kalimantan Tengah diperkirakan berada di kisaran 190 megawatt. Dengan kondisi tersebut, Junaidi menilai perlu ada penjelasan mengenai faktor yang menyebabkan masyarakat Kalteng masih mengalami pemadaman bergilir.
Ia menilai, kapasitas pembangkitan yang tersedia seharusnya menjadi salah satu pertimbangan dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan di daerah. Terlebih, Kalimantan Tengah juga disebut memiliki peran dalam memasok energi listrik ke wilayah lain.
Karena itu, DPRD meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan pola pengelolaan pasokan listrik agar kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat Kalteng.
“Kalau ada persoalan sistem atau distribusi, tentu harus dicari solusi bersama agar masyarakat di Kalteng tidak terus mengalami pemadaman,” ujarnya.
Junaidi juga menyoroti dampak pemadaman terhadap sektor usaha. Bagi UMKM yang menggunakan peralatan listrik dalam proses produksi maupun pelayanan, gangguan pasokan dapat menyebabkan kegiatan usaha terhenti dan berpotensi menimbulkan kerugian.
Menurutnya, keandalan listrik merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, kebutuhan masyarakat dan dunia usaha harus menjadi bagian dari pertimbangan dalam pengelolaan sistem kelistrikan.
“Kalteng sebagai daerah penghasil energi tentu berharap masyarakatnya juga mendapatkan pelayanan listrik yang andal. Kami ingin ada kebijakan yang adil dan solusi yang tidak merugikan masyarakat,” pungkasnya. (red)
